Biasanya pihak yang mendapatkan hak asuh anak, akan berpeluang untuk mendapatkan bagian harta gono gini yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan pihak yang mendapatkan hak asuh anak masih membutuhkan biaya yang cukup untuk merawat dan menjaga anaknya.
Ketiga, harta milik bersama. Misalnya harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri, atau harta benda semisal rumah, tanah, atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua, atau harta yang mereka peroleh setelah menikah dan suami serta istri sama-sama kerja yang menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Yang ketiga inilah yang kemudian diistilahkan dengan harta gono-gini.
Pada beberapa situasi, ada harta bersama atau gono-gini yang masih berupa aset dalam proses kredit alias belum lunas. Jika tidak diselesaikan dengan baik, maka bisa terjadi saling lempar tanggung jawab antara pasangan yang bercerai, untuk melunasi kredit tersebut.
Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para ahli fiqih dengan ash-shulh
Pertama, harta miliki suami saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikit pun kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta suami sebelum menikah, atau harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan pembagian harta gono gini tidak diberikan sebagai nafkah kepada istrinya, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.
Pada agama Katolik yang tidak mengenal perceraian, urusan mengenai pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui proses perdata walaupun perceraian mereka dianggap tidak sah.
Harta perolehan ini, meskipun diperoleh selama masa perkawinan, biasanya tetap menjadi milik individu yang menerimanya dan tidak termasuk dalam harta gono gini.
Ketika terjadi suatu perceraian, salah satu hal yang perlu disepakati adalah mengenai pembagian harta gono gini.
Untuk suami istri yang ditinggal oleh salah satu pasangannya, maka pembagian harta warisan untuk yang beragama Islam adalah ½ dari harta peninggalan suami atau istri.
Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan.
Pihak bank tidak akan mencampuri urusan privat Anda dan pembayaran kredit KPR akan berjalan terus sesuai dengan perjanjian KPR hingga jatuh tempo.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang pembagian harta gono-gini dalam agama Islam. Namun, bukan berarti tidak ada aturan yang digunakan dalam membagi harta bersama tersebut di situasi pasangan suami istri yang beragama Islam ingi bercerai. pembagian harta gono gini Dalam pembagian harta gono-gini nanti, ada beberapa kemungkinan cara pembagiannya.
“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing–masing suami istri”
Adapun salah satu perkara tersebut ialah pembagian harta gono more info gini. Memperkarakan harta gono-gini ini membutuhkan proses dan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya, urusan perceraian serta pembagian harta gono-gini sebenarnya perihal yang terpisah.